Jakarta — Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur masih terus bergulir menjadi polemik. Kementerian Pariwisata RI memastikan akan sepenuhnya mengikuti keputusan MUI terkait rencana kedatangan penyanyi asal Italia tersebut.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menolak kegiatan yang melibatkan figur yang dinilai mendukung Zionisme.
"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," tutur Sudarnoto dalam keterangan resmi MUI, Sabtu (10/10).
Dasar penolakan MUI merujuk pada rekam jejak Bocelli. Menurut Sudarnoto, penyanyi kelas dunia itu pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010. Tak hanya itu, Bocelli juga diketahui menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
MUI memandang bahwa dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer yang dinilai terlibat dalam genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyatakan komitmennya untuk menghormati dan mengikuti sepenuhnya keputusan MUI. Sekretaris Kemenpar Bayu Aji menjelaskan, pemerintah masih terus mempelajari perkembangan situasi terkait polemik ini.
"Tapi kalau memang dari MUI sudah menyatakan ini, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI," kata Bayu seusai bertemu Dewan Pimpinan MUI di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Bayu menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan mencari titik temu atas persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai keumatan dan prinsip politik luar negeri Indonesia. Pemerintah, kata dia, sudah memiliki sikap jelas yakni mendukung kemerdekaan Palestina.
Salah satu upaya yang dibahas dalam pertemuan itu adalah menjalin komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli. Kemenpar berharap ada pernyataan resmi dari pihak penyanyi tersebut yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sebagaimana masukan dari para pimpinan MUI.
Berkaitan dengan perizinan, Bayu mengklarifikasi bahwa pengurusan izin bukan ranah Kementerian Pariwisata. Kemenpar berfokus pada promosi dan industri pariwisata, namun tidak bisa mengabaikan pertimbangan keagamaan dan keumatan.
"Tapi kita juga harus melihat sudut pandang lainnya, tentu adanya keumatan dan lain sebagainya. Karena negara ini kan sudah resmi menyatakan bahwa mendukung pemerintahan Palestina," jelas Bayu.
Konser Andrea Bocelli semula dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan JIEXPO Jakarta pada 3 November 2026. Menyusul polemik yang berkembang, Polresta Magelang resmi mencabut rekomendasi izin penyelenggaraan konser tersebut.
"Untuk dari kami sendiri memang ada permohonan perizinan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi per hari ini sudah kita cabut," kata Wakapolresta Magelang AKP Bim Rekoaji dalam audiensi di kantor Unit Taman Wisata Borobudur (TWB), Selasa (13/10).
Ia menambahkan bahwa satu bendel surat rekomendasi kegiatan konser Andrea Bocelli telah dicabut dan diserahkan kepada panitia penyelenggara. Pernyataan itu langsung disambut takbir oleh massa Forum Bersama Rakyat dan Umat Islam yang hadir menentang rencana konser tersebut.
Namun, sejumlah informasi yang berkembang kemudian menunjukkan perkembangan berbeda.opyright detiksumsel. Cited from detik.com, Kamis (15/10).
